Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Senin, 16 April 2012

Disesali, Kejati Kaltim Tuntut Ringan Koruptor di Disdik




SAMARINDA-KALTIM (bharatanews): Para orangtua siswa di Samarinda, Kalimantan Timur, menyesali tuntutan Jaksa Tipikor pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, Chalil, yang hanya menuntut 4 tahun 6 bulan terhadap Syarwarni, pelaku dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim.

Begitu juga dengan putusan pelaku lainnya, yakni Bakri, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek Programmable Logic Controller (PLC) Disdik Kaltim, hanya divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan dikenakan denda Rp 100 juta, subsider 5 bulan kurungan.

Meski Majelis Hakim Tipikor Samarinda menghukum Bakri mengembalikan kerugian negara sebesar Rp  4,583 miliar, namun para orangtua murid menilai, putusan tersebut ringan dan sangat tak pantas dijatuhkan bagi pelaku pidana korupsi di tempat pendidikan bagi generasi muda bangsa ini.

Untuk hukuman Syarwarni, mereka berharap, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda menjatuhkan putusan lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jika dihukum ringan sama saja memberi contoh kurang baik terhadap anak didik, sebab dugaan korupsi itu terjadi di instansi pendidikan. Apalagi hukuman bagi pelaku kejahatan itu maksimal seumur hidup.

“Agar tak lagi terjadi korupsi di Dinas Pendidikan, sebaiknya dihukum maksimal. Kalau masih ringan, ya, nanti banyak yang ingin jadi koruptor di lingkungan Disdiknas. Apa kata para murid nantinya,” ujar salah satu wali murid di Samarinda.

Seperti diketahui, terdakwa kasus dugaan korupsi  proyek pengadaan alat peraga Programmable Logic Controller (PLC), Syarwani dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta atau subsider 6 bulan penjara.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Chalil berkeyakinan terdakwa terlibat penyimpangan di Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim merugikan keuangan negara Rp 5,7 miliar. Tuntutan dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda,Kamis (12/4).

“Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga negara dirugikan,” katanya di hadapan  Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda pimpinan Sugeng Hiyanto.

Melanggar UU Korupsi

Sesuai bukti-bukti dan keterangan sejumlah saksi di persidangan, terdakwa terbukti melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menurut dakwaan JPU Chalil , terdakwa Syarwani bersama dua terdakwa lainnya, Sutikno Hadi dan Bakri diduga melakukan mark-up harga di dalam proyek tersebut. Harga satu unit komputer ditetapkan Rp 14 juta, padahal harganya hanya sekitar Rp 8 juta per unit.

Kasus dugaan penyimpangan dana proyek Disdik Kaltim bersumber dari APBD Kaltim 2007 senilai Rp 14 miliar itu mulai disidik Pidsus Kejati Kaltim, sejak Desember 2010. Pelaksanaannya diduga melanggar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80/2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Sebenarnya perusahaan yang mesti mengerjakan dari Bandung. Entah apa yang terjadi kemudian, pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada perusahaan lain. Terutama pengaakan barang trainer PLC model TEDC 2A-20 sebanyak 252 unit, ditambah piranti multimedia laptop 228 unit. Seluruh barang itu untuk kepentingan laboratorium bahasa di 8 sekolah di Kaltim.

Bakri selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek PLC Disdik tersebut divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan dikenakan denda Rp 100 juta, subsider 5 bulan kurungan. Selain itu terdakwa juga diminta mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp  4,583 miliar selama satu bulan setelah putusan. (beny s/sin)