Stop Press: Setiap Wartawan Bharatanews.com Dilengkapi Identitas Diri, Serta Nama Tercantum Pada Kanal Redaksi. Tindakan Di Luar Penugasan Jurnalis, Bukan Tanggung Jawab Pengelola.
Jumat, 13 Juli 2012

Aneh, Berkas Kasus Korupsi BOS Raib di Kantor Polisi




WAINGAPU-NTT (bharatanews): Harapan masyarakat memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Sumba Timur rupanya tidak diiringi dengan tindakan nyata aparat penegak hukum yang ada di wilayah tersebut. Kasus korupsi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2009 yang diduga dilakukan Kepala SDK Lata Luri, Yakobus Meha Rangga, hilang di tingkat penyidik Polres Sumba Timur.

Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Sumba Timur, Paulus Kabubu Tarap. Menurut Kabubu Tarap, dalam kasus tersebut negara diduga dirugikan sebesar Rp 174.821.227.

"Kami sudah laporkan kasus ini ke Polres Sumba Timur yakni pada Satuan Reskrim yang tapi sampai hari ini penanganan kasus itu tidak jelas. Kami menduga laporan kami itu sudah hilang di Polres Sumba Timur. Kasusnya kami laporkan pada tahun 2011 lalu," sesalnya.

Ia lalu merincikan rentetan dugaan korupsi yang dilakukan Yakobus Meha Rangga terkait penggunaan dana BOS di SDK Lata Luri yang berlokasi di desa Lulundilu Kecamatan Mahu yakni pada Tahun Anggaran (TA) 2007 sebesar Rp 23.325.000, TA 2008 Rp 15.450.000, TA 2009 Rp 70.800.000 dan dana BOS TA 2010 sebesar Rp 17.250.000 termasuk pembangunan rehabilitasi sekolah DAK 2009 sebesar Rp 49.796.227.

"Dalam laporan tertulis DPK LPPNRI Sumba Timur kepada Kapolres Sumba Timur dan Kajari Waingapu dengan tembusan Kapolda dan Kajati NTT itu, kami mencantumkan hasil investigasi terkait modus operandi dalam kasus dugaan korupsi dana BOS dan DAK yang dilakukan Kepala SDK Lata Luri, Yakobus Meha Rangga," kata.

Kabubu Tarap kembali mencontohkan pembangunan/rehabilitasi fisik sekolah DAK bidang pendidikan TA 2009 di SDK Lata Luri dengan total dana sebesar Rp 269.505.591,22 berupa pembangunan dua ruang kelas dengan dana Rp 195.952.231,54, rehab sanitasi dua unit WC Rp 22. 322.112,32, dan kegiatan pengadaan meubeler sebesar Rp 51.231.247,36.

Contoh dugaan korupsi dalam penggunaan dana tersebut, demikian Kabubu Tarap, berupa pengadaan meubeler berupa 40 unit meja bagi siswa dengan jumlah dana berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 22.589.744. Namun, meja siswa yang direalisasikan hanya berjumlah 20 unit.

"Contoh lainnya, pengadaan kursi bagi siswa di SDK Lata Luri berdasarkan RAB sebanyak 80 unit dengan anggaran sebesar Rp 22.388.800 namun yang direalisasikan hanya sebanyak 40 unit termasuk pengadaan lemari buku sesuai RAB sebanyak 2 unit dengan anggaran sebesar Rp 3.160.830 namun realisasinya hanya sebanyak 1 unit," paparnya.(TE/mrib)