Sumatera Utara, bharatanews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada awal Januari 2025 bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Program ini juga diharapkan mampu menekan angka stunting sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, setelah berjalan sekitar satu tahun, sebanyak **492 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)** di wilayah Sumatera untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan tersebut tertuang dalam surat resmi Nomor **769/D.TWS/03/2026** tertanggal 8 Maret 2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I, Harjito B.. Keputusan penghentian sementara itu mulai berlaku sejak Senin (9/3/2026).
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penghentian operasional dilakukan karena sejumlah dapur SPPG belum melakukan pendaftaran **Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS)** ke Dinas Kesehatan setempat atau belum memiliki **Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)**.
Dari data yang ada, provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah dapur SPPG terbanyak yang belum mendaftar SLHS, yakni **252 dapur**. Disusul Lampung dengan **77 dapur**, Aceh **76 dapur**, Sumatera Barat **69 dapur**, Riau **9 dapur**, Kepulauan Riau **5 dapur**, serta Bengkulu **4 dapur**. Sementara provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tidak tercatat memiliki dapur yang belum mendaftar.
Di Kabupaten Langkat sendiri terdapat **20 dapur SPPG** yang ikut dihentikan sementara operasionalnya, salah satunya dapur milik Yayasan Manunggal Kartika Jaya yang berlokasi di Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu.
Berdasarkan pantauan wartawan di lokasi dapur SPPG Beras Basah, Senin (9/3/2026), aktivitas terlihat sepi dengan pintu pagar terkunci dan tidak tampak papan nama atau spanduk SPPG di area tersebut.
Salah seorang petugas keamanan di lokasi, Tegar Adhitya, mengatakan aktivitas dapur hanya berlangsung pada pagi hari.
> “Semua sudah pulang. Pagi tadi semua hadir dan bekerja karena ada makanan kering yang masuk,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Kecamatan SPPI Pangkalan Susu, Krisna Yanti Sihombing, membenarkan adanya penghentian sementara operasional dapur SPPG di wilayah tersebut.
> “Benar ada pemberhentian sementara di dapur karena SLHS belum ada. Dapur di sini baru mulai operasional pada Jumat, 6 Maret 2026, dan SLHS masih dalam proses pengurusan oleh pihak yayasan ke Dinas Kesehatan,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Ia menegaskan bahwa penghentian tersebut hanya bersifat sementara hingga seluruh persyaratan administrasi terpenuhi.
> “Hanya sementara, Pak. Karena kemarin dapur dapat berjalan apabila SLHS sedang dalam proses pembuatan dari pihak yayasan maupun mitra,” katanya.
Terkait tidak adanya papan nama atau spanduk yayasan di lokasi dapur, Krisna menyebut hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak yayasan dan mitra pengelola.
> “Saya memang hanya sebagai kepala dapur. Mengenai pemasangan plank atau spanduk sudah saya ingatkan kepada pihak yayasan dan mitra, karena itu merupakan tanggung jawab mereka,” pungkasnya.
Penghentian sementara operasional dapur SPPG ini diharapkan dapat mendorong pengelola dapur untuk segera melengkapi persyaratan kesehatan dan sanitasi, sehingga program MBG dapat kembali berjalan optimal dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat.
