LANGSA || bharatanews.com — Dugaan permasalahan dalam program bantuan peralatan sekolah di Kota Langsa kembali menjadi sorotan publik. Program yang mencakup 13.186 paket bantuan dengan nilai hampir Rp4 miliar itu dipertanyakan transparansinya karena tidak ditemukan dalam dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Isu ini mencuat setelah sejumlah pemberitaan media pada 16 Maret 2026 menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian dalam proses pengadaan bantuan yang diperuntukkan bagi siswa pasca bencana banjir.
Menindaklanjuti hal tersebut, wartawan mencoba mengonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Langsa melalui pesan WhatsApp pada Selasa (24/3/2026). Pertanyaan difokuskan pada kejelasan program, sumber anggaran, serta mekanisme pengadaan bantuan.
Namun hingga berita ini ditayangkan, pihak Kadisdik belum memberikan tanggapan.
“Kami sudah menyampaikan sejumlah pertanyaan terkait program ini, namun belum ada jawaban atau klarifikasi resmi dari pihak terkait,” ujar salah satu wartawan yang melakukan konfirmasi.
Ketiadaan klarifikasi tersebut memicu pertanyaan di tengah masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendidikan, terutama untuk program yang menyasar kebutuhan siswa terdampak bencana.
Sejumlah pihak menilai, setiap program bantuan yang menggunakan anggaran publik seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka.
“Perencanaan, pelaksanaan hingga realisasi bantuan harus transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ungkap seorang pengamat kebijakan publik.
Selain itu, dugaan ketidaksesuaian dalam pengadaan juga diharapkan menjadi perhatian aparat penegak hukum guna memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan anggaran negara.
Hingga kini, publik masih menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait, termasuk kejelasan status program, besaran anggaran, serta distribusi bantuan kepada para penerima manfaat.
