BOJONEGORO || bharatanews.com – Kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram di Kabupaten Bojonegoro dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Menanggapi kondisi tersebut, Sekretaris Komisi B DPRD Bojonegoro menyoroti sistem distribusi yang dinilai belum berjalan optimal, sehingga menyebabkan kelangkaan di tingkat masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa distribusi LPG subsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.
“Distribusi harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kelangkaan di masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi, mulai dari agen hingga pengecer, guna memastikan pasokan LPG subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kelangkaan ini berdampak langsung pada aktivitas warga, terutama pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan yang sangat bergantung pada LPG subsidi.
“Kalau gas sulit didapat, otomatis usaha kami juga terganggu,” keluh salah satu warga.
DPRD Bojonegoro juga mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret agar distribusi kembali normal dan tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Hingga saat ini, pihak terkait masih melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab utama kelangkaan tersebut, termasuk kemungkinan adanya praktik penimbunan atau penyalahgunaan distribusi.
Permasalahan ini menjadi perhatian serius karena LPG subsidi merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat kecil, sehingga ketersediaannya harus tetap terjaga.
