BLORA ||Bharatanews.com-Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, membuka Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Kabupaten Blora yang digelar di Hotel Azzana, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala OPD Kabupaten Blora, para camat se-Kabupaten Blora, serta berbagai instansi terkait.
Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa kegiatan rapat koordinasi ini merupakan bagian penting dalam memastikan keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di wilayah Kabupaten Blora berjalan tertib, terpantau, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kegiatan hari ini merupakan bagian penting dari upaya kita dalam memastikan bahwa keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Kabupaten Blora berjalan tertib, terpantau, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Bupati.
Bupati menjelaskan bahwa TIMPORA menjadi forum koordinasi lintas instansi yang melibatkan Imigrasi, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, hingga instansi teknis lainnya dalam menyusun strategi, bertukar informasi, serta mengambil langkah pengawasan yang terukur dan tepat sasaran.
Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjaga Kabupaten Blora tetap kondusif, aman, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
“Saya berharap kegiatan rapat hari ini dapat menjadi wadah bagi kita untuk memperkuat koordinasi, menyatukan persepsi, dan menemukan solusi atas berbagai tantangan yang mungkin muncul terkait keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah kita,” lanjutnya.
Bupati juga mendorong agar TIMPORA Kabupaten Blora terus memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan TIMPORA tingkat provinsi maupun pusat agar setiap kebijakan pengawasan tetap berada dalam kerangka nasional yang solid dan berkesinambungan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora berkomitmen mendukung pengawasan orang asing secara terpadu. Menurutnya, pengawasan yang baik bukan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan investasi berjalan sehat, tertib, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami percaya bahwa pengawasan yang baik bukan berarti menghambat investasi, melainkan memastikan bahwa investasi tersebut berjalan secara sehat, tertib, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Blora,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Gilang Danurdara, menyampaikan bahwa wilayah kerja Kantor Imigrasi Blora meliputi Kabupaten Blora, Rembang, dan Grobogan. Kehadiran kantor imigrasi tersebut diharapkan mampu menciptakan keamanan negara sekaligus memfasilitasi pembangunan nasional, khususnya di Kabupaten Blora.
“Kami berharap dengan adanya Kantor Imigrasi di Blora ini, masyarakat dapat berbagi maupun menanyakan informasi terkait pelayanan WNI, pelayanan WNA, penegakan hukum, hingga intelijen. Kami siap memberikan pelayanan,” ungkap Gilang.
Ia menambahkan, TIMPORA menjadi bentuk kerja sama lintas instansi yang konstruktif dan kolaboratif dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Ke depan, koordinasi tersebut juga akan diperkuat melalui operasi gabungan antaranggota TIMPORA.
“Anggota TIMPORA berperan penting dalam menjamin terlaksananya fungsi pengawasan orang asing sesuai kewenangan institusi masing-masing,” katanya.
Gilang juga mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi TIMPORA sebagai wadah pertukaran informasi dan penguatan sinergi dalam penyelesaian berbagai persoalan pengawasan orang asing.
Dalam kesempatan itu disampaikan pula bahwa saat ini terdapat tujuh warga negara asing yang terdata berada di wilayah Kabupaten Blora.
Melalui rapat koordinasi tersebut, diharapkan TIMPORA dapat terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan daerah dan keamanan negara di Kabupaten Blora.
