JEPARA, bharatanews.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jepara menuai sorotan tajam setelah sejumlah wali murid mengeluhkan kualitas dan porsi makanan yang dinilai tidak layak untuk mendukung tumbuh kembang anak.
Keluhan bermula dari unggahan Abdul Azis, wali murid di TK Tarbiyatul Athfal/Muslimat NU Wonorejo, yang membagikan foto paket makanan anaknya di grup WhatsApp pada Senin (23/2/2026). Paket tersebut disebut sebagai jatah konsumsi selama tiga hari.
Isi paket hanya terdiri dari dua bungkus kurma, dua buah roti, satu apel, dan satu potong daging ayam.
“Jadilah SPPG yang amanah. Jangan terlalu banyak mengambil keuntungan dari program pemerintah,” ujar Azis saat dikonfirmasi, Rabu (25/2/2026).
Azis menyebut distribusi dilakukan oleh SPPG Bandengan 1 di bawah Yayasan Nawasena Bhakti Tama. Ia mengaku bingung harus mengadu ke mana karena menu yang diterima dinilai tidak sebanding dengan anggaran program.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Jepara Membangun (LJM), Yuli Suharyono, mendesak Pemerintah Kabupaten Jepara untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Apakah mereka memiliki ahli gizi bersertifikat dari dinas terkait? Jika tidak ada, bagaimana mereka bisa menentukan standar menu harian? Jangan-jangan ini hanya mengejar keuntungan semata,” tegas Yuli.
Ia menilai kualitas makanan yang dibagikan jauh dari standar gizi nasional maupun plafon harga per porsi yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, ia meminta dilakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah serta evaluasi total terhadap vendor penyedia.
Selain sidak menyeluruh, Yuli juga mengusulkan agar selama bulan Ramadhan anggaran MBG dikonversi sementara dalam bentuk uang tunai kepada orang tua siswa guna meminimalisasi potensi penyimpangan.
“Saya sangat prihatin. Program yang seharusnya menjadi modal kesehatan generasi bangsa jangan sampai berubah menjadi ajang bisnis. Pemerintah harus bertindak tegas,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak penyedia maupun instansi terkait mengenai dugaan tersebut.
