Bandung || bharatanews.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung pada peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pembangunan jalan yang masif, mulai dari jalan provinsi hingga desa, disebut menjadi kunci dalam menekan biaya logistik, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses ke berbagai pusat ekonomi.
“Pengelolaan APBD harus transparan dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Andre Vincent Wenas dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2026).
Menurutnya, langkah cepat pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat desa untuk ikut bergerak memperbaiki infrastruktur di wilayah masing-masing. Bahkan, sejumlah proyek pembangunan tidak hanya menyasar jalan utama, tetapi juga akses pertanian dan pedesaan.
Selain pembangunan jalan, penataan kawasan turut dilakukan, termasuk penertiban bangunan liar di jalur Bogor–Puncak–Cianjur serta pembersihan aliran sungai guna mencegah banjir. Upaya ini disebut sebagai bagian dari pembenahan tata ruang dan peningkatan kualitas lingkungan.
“Gerak cepat ini membuat aparat di bawahnya ikut turun tangan. Ini contoh kepemimpinan yang mendorong kerja kolektif,” tambah Andre.
Jawa Barat sendiri merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, dengan 27 wilayah administrasi yang terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota. Kompleksitas tersebut menuntut pengelolaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memprioritaskan pengembangan kawasan aglomerasi Rebana sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penciptaan lapangan kerja.
Ke depan, transparansi anggaran dan konsistensi kebijakan dinilai menjadi faktor penting agar pembangunan dapat berjalan optimal di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
“Selama dikelola secara terbuka dan bertanggung jawab, anggaran daerah akan menjadi instrumen utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat,” pungkas Andre.
