SORONG || bharatanews.com – Polemik di kalangan jurnalis kembali mencuat setelah muncul dugaan adanya oknum wartawan yang melarang rekan seprofesi melakukan peliputan tanpa undangan resmi dalam setiap kegiatan.
Oknum tersebut disebut-sebut mengaku sebagai wartawan senior dan kerap membatasi ruang gerak jurnalis lain, terutama dalam peliputan acara pemerintahan, BUMN, BUMD, hingga kegiatan politik dan sosial. Ia juga menegaskan bahwa setiap wartawan wajib mengantongi undangan dari penyelenggara acara sebelum melakukan peliputan.
Pernyataan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk kalangan organisasi pers. Ketua Humas dan Publikasi Promedia Jurnalis Siber (PJS) Papua Barat Daya, Dedi, menilai sikap tersebut tidak mencerminkan profesionalisme seorang jurnalis.
“Kalau memang dia memiliki UKW utama, seharusnya diberikan sanksi. Bahkan bila perlu dicabut lisensinya,” tegas Dedi dalam keterangannya di Sorong.
Dedi juga menilai tindakan oknum tersebut telah menghambat kebebasan pers yang dijamin undang-undang. Menurutnya, tidak ada aturan yang mewajibkan wartawan harus memiliki undangan untuk meliput suatu kegiatan selama masih dalam koridor jurnalistik.
“Wartawan itu bekerja untuk publik, bukan dibatasi oleh kepentingan tertentu. Jangan sampai ada pihak yang justru menghalangi kerja jurnalistik,” ujarnya.
Ia bahkan mendesak agar pihak berwenang, termasuk Dewan Pers, melakukan evaluasi terhadap kompetensi oknum wartawan tersebut.
“Kalau perlu turunkan tingkat UKW-nya. Jika masih mengulangi, cabut saja lisensinya,” tambahnya.
Kasus ini dinilai menjadi perhatian serius karena menyangkut independensi dan kebebasan pers di Indonesia. Praktik pembatasan peliputan tanpa dasar yang jelas berpotensi mencederai prinsip keterbukaan informasi publik.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai tindak lanjut atas dugaan tersebut. Namun, berbagai pihak berharap agar persoalan ini segera ditangani secara profesional dan transparan guna menjaga marwah dunia jurnalistik.
