BLORA ||Bharatanews.com-Pemkab Blora menyatakan siap mendukung dan mengimplementasikan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut akan menjangkau sekitar 6,38 juta peserta didik mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB di seluruh Jawa Tengah.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Blora Sri Setyorini usai menghadiri peluncuran Program Insersi Pendidikan Perkoperasian di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).
Peluncuran program dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI Toni Toharudin.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sri Setyorini hadir didampingi Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Blora.
Menurut Budhe Rini sapaan akrab Wakil Bupati Sri Setyorini, pendidikan perkoperasian memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang mandiri, berjiwa wirausaha, serta memahami prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan.
“Pendidikan perkoperasian penting dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian ekonomi. Ini menjadi bekal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan,” ujarnya.
Budhe Rini juga mengatakan, Pemkab Blora akan segera melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, khususnya jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Menurut Budhe Rini, implementasi program akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan satuan pendidikan.
“Untuk penerapannya secara bertahap, mungkin bisa dimulai dari SMP terlebih dahulu kemudian SD. Karena memang kewenangan kami berada di jenjang SD dan SMP, sedangkan SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” katanya.
Budhe Rini menegaskan, penerapan pendidikan perkoperasian tidak akan menambah mata pelajaran baru maupun membebani peserta didik. Materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada melalui metode insersi kurikulum.
“Jadi tidak ada tambahan mata pelajaran baru. Materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam pelajaran yang relevan sehingga siswa dapat memahami konsep koperasi secara lebih kontekstual,” jelasnya.
Ia berharap program tersebut mampu melahirkan generasi muda yang memiliki literasi ekonomi yang kuat, memahami pentingnya kerja sama, serta mampu mengembangkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di masa depan.
Untuk diketahui, Program Insersi Pendidikan Perkoperasian merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB mulai tahun ajaran 2026/2027.
Program tersebut menjadi tindak lanjut komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem perkoperasian sebagai pilar ekonomi kerakyatan sekaligus menanamkan literasi ekonomi, nilai gotong royong, dan semangat kebersamaan kepada generasi muda sejak usia sekolah.
Saat Peluncuran Program Insersi Pendidikan Perkoperasian, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, program tersebut merupakan langkah strategis untuk mengenalkan kembali koperasi kepada generasi muda sejak dini.
“Koperasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sekaligus pilar ekonomi nasional yang perlu dipahami sejak usia sekolah,” kata Luthfi.
Menurut dia, program ini juga selaras dengan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penguatan Koperasi Merah Putih yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai daerah.
Sementara itu, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi tidak boleh hanya dipandang sebagai lembaga simpan pinjam semata.
“Koperasi adalah badan usaha yang mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan,” ujarnya.
Senada dengan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama di Jawa Tengah juga akan menerapkan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian.
